cool hit counter

PD Muhammadiyah Kabupaten Banjar - Persyarikatan Muhammadiyah

 PD Muhammadiyah Kabupaten Banjar
.: Home > Artikel

Homepage

AKTUALISASI KHITTAH MUHAMMADIYAH DAN FORMAT PERAN POLITIK KEBANGSAAN

.: Home > Artikel > PDM
04 Oktober 2011 17:58 WIB
Dibaca: 9621
Penulis : Haedar Nashir

Pengantar

          Muhammadiyah berada dalam pusaran kehidupan bangsa dan antar bangsa yang sarat dinamika yang kompleks saat ini. Muhammadiyah sebagai organisasai Islam modernis/reformis terbesar di Indonesia bahkan di dunia memiliki beban sejarah dan tanggungjawab yang besar untuk memainkan peranannya sebagai kekuatan kemasyarakatan (civil society, masyarakat madaniyah) untuk bersama-sama kekuatan nasional yang lain mempercepat proses menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, adil, makmur, sejahtera, bermartabat, dan berdaulat di hadapan bangsa-bangsa lain. Peran sejarah yang penting dan strategis itu hanya dapat dilakukan manakala Muhammadiyah sendiri berdiri dalam posisi yang benar, tepat, dan memiliki modal sosial yang tinggi sebagai gerakan Islam yang mengemban fungsi dakwah dan tajdid di Republik ini.

          Dalam konteks posisi dan peran yang penting serta strategis di kancah nasional dan global itu maka Muhammadiyah dengan berbagai perangkat atau instrumen organisasi yang dimilikinya dituntut untuk melakukan revitalisasi seluruh aspek dan struktur gerakannya sehingga mampu bermain secara dinamik dengan tetap berdiri kokoh di atas fondasi atau prinsip gerakannya. Dalam kaitan ini Khittah sebagai Garis Perjuangan Muhammadiyah dapat diletakkan sebagai bingkai atau pagar gerakan sekaligus difungsikan secara objektif/aktual dalam menjalankan peran kebangsaan dari sudut fungsi gerakan kemasyarakatan. Dengan instrumen organisasi yang penting tersebut gerakan Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912 tersebut bukan dimaksudkan untuk menarik diri atau bersifat anti-kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi sebaliknya menjadi proaktif dan terfokus dalam memainkan peranannya sebagai organisasi kemasyarakatan (sosial-keagamaan) dan bukan sebagai organisasi politik yang memang menjadi fungsi partai politik dalam menjalankan peran-peran kebangsaan non-politik kepartaian. Kini tantangannya ialah bagaimana dengan Khittah justru Muhammadiyah mampu mengoptimalisasikan peranannya sebagai gerakan Islam dalam menjalankan peran kebangsaan melalui jalur non-politik-praktis dan terhindar dari tarikan-tarikan kepentingan politik-kekuasaan yang seringkali menggerus idealisme dan keutuhan sistem gerakan, yang dalam jangka panjang membelokkan gerakan dari cita-cita dan tujuan ideal semula.

 

Masalah Bangsa

            Indonesia sebenarnya memiliki fondasi yang kokoh dan peluang yang terbuka untuk tegak menjadi bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Pertama, Indonesia sebagai bangsa memiliki spirit yang kokoh karena lahir dalam pergulatan perjuangan melawan penjajahan hingga akhirnya merdeka pada 17 Agustus 19945. Kedua, Indonesia memiliki falsafah/ideologi negara Pancasila sebagai konsensus nasional dan mengandung nilai-nilai luhur yang utama untuk acuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, Indonesia memiliki cita-cita nasional yang jelas sebagai visi dan arah untuk membangun dirinya, yaitu yaitu terwujudnya (1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (2) Perikehidupan kebangsaan yang bebas; dan (3) Pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, Indonesia memiliki potensi dan dayadukung yang besar, yakni: (a) Kondisi geografis, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati yang sangat kaya, (b) Jumlah penduduk, sumberdaya manusia, dan kemajemukan budaya yang luar biasa, dan (c) Posisi geopolitik, sejarah,  dan penghargaan dunia terutama sejak awal kemerdekaan yang cukup positif sehingga dipandang sebagai negara besar di wilayah Asia Tenggara.

            Potensi dan anugerah Allah yang besar itu tampaknya tersia-siakan, sehingga sampai hari ini Indonesia belum berhasil menjadi negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di hadapan bangsa-bangsa lain. Memang sejumlah kemajuan telah dicapai seperti di bidang demokrasi, integrasi nasional, dan lain-lain, tetapi banyak yang belum optimal dan muncul sejumlah masalah antara lain sebagai berikut. Pertama, ketergantungan Indonesia kepada pihak asing cukup tinggi, karena utang Indonesia hingga saat ini makin besar yakni 165 miliar dolar US (awal reformasi warisan Orde Baru 56 miliar dolar US) atau setara Rp. 1.667 triliuan, dengan cicilan dan bunga yang harus dibayar tahun ini sebesar 101,7 triliun rupiah. Dari berbagai sumber media massa (Kompas, Media Indonesia, Majalah Tempo, dll). Sebagai perbandingan tahun 2004 utang Indonesia R.1.294,8 triliun, tahun 2008 Rp. 1.632  triliuan, dan tahun ini menambah lagi menjadi Rp. 1.667 triliun, sehingga dikatakan pemerintah saat ini sifat “ketagihan utang”.  Kedua,  tingkat pertumbuhan ekonomi mulai naik tetapi tidak disertai pemerataan/keadilan sehingga angka kemiskinan dan pengangguran serta masalah-masalah lainnya tetap tinggi dan menjadi beban nasional yang berat, sehingga perekonomian Indonesia belum memenuhi spirit demokrasi ekonomi. Ketiga, demokrasi yang maju di bidang politik disertai dengan persoalan-persoalan yang belum terintegrasi seperti sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang rancu, multipartai politik yang bermasalah, dan pragmatisme politik yang tinggi, sehingga politik belum menjadi bagian dominan untuk membangun negara yang dicita-citakan, dan lebih banyak menjadi ajangg perjuangan kepentingan kekuasaan dan uang bagi kekuatan-kekuatan maupun elite politik sendiri.  Keempat, masalah-masalah sosial-budaya seperti lemahnya rasa dan ikatan kebangsaan, memudarnya kohesi sosial, disorientasi nilai keagamaan, dan lemahnya mentalitas positif. Kini posisi Indonesia di Asia Tenggara tertinggal dalam banyak hal dari Singapura, Malaysia, dan Thailand, serta lebih disejajarkan dengan Philipina, Vietnam, Kamboja, dan bahkan Papua Noegini. Pandangan tersebut bukan berarti merendahkan bangsa dan tidak percaya pada kemampuan sendiri, tetapi justru sebagai sikap koreksi diri dan pertanggungjawaban objektif agar ke depan Indonesia harus keluar dari masalah dan bangkit menjadi bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sebagaimana cita-cita kemerdekaan. Kelima, masalah korupsi disertai gurita mafia hukum, makelar kasus, dan penegak hukum yang korup plus lembaga-lembaga politik yang despotik dan kini mulai terlibat korupsi,  sehingga upaya pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum masih jauh dari harapan dan terkesan masuk dalam lingkaran-setan (vicious circle).

            Masalah-masalah yang krusial tersebut memerlukan mobilisasi seluruh potensi banga dan pembersihan seluruh institusi negara dari berbagai borok kelembagaan,  sekaligus memerlukan daya tahan moral bangsa  dan  topangan kepemimpinan nasional yang kuat untuk memecahkannya. Kepemimpinan nasional dalam menghadapi masalah tersebut harus berada dalam level manajemen krisis dan bukan manajemen normal apalagi retorik. Kekuatan-kekuatan nasional termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan juga dituntut peranannya yang proaktif dalam memecahkan masalah bangsa sebagai problem solver  (pemecah masalah) dan bukan part of problem (bagian dari masalah).  Pada titik inilah pentingnya menggerakkan kembali kemandirian bangsa yang ditopang kekuatan visi dan karakter bangsa sebagai modal nasional jangka panjang, selain mencari pemecahan-pemecahan yang signifikan dan prioritas atas masalah-masalah yang menggumpal tersebut.  Semuanya demi kemajuan Indonesia sebagai bangsa besar di hadapan bangsa-bangsa lain.

            Bahwa kemajuan bangsa tergantung pada seluruh komponen rakyat untuk mengubah nasibnya sendiri, sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran: “Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, hingga kaum itu sendiri mengubah dirinya sendiri” (QS Ar-Ra’d: 11). Tetapi secara menyeluruh dan dalam konteks sistem bangsa Indonesia kini dan ke depan memerlukan prakondisi dan faktor-faktor strategis yang penting untuk meraih kemajuan, yaitu: (1) Kepemimpinan yang reformatif, yang mampu memadukan karakter/kepribadian yang kuat dengan kemampuan untuk melakukan perubahan ke arah kemajuan, (2) Good Governance, tata pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi dan berbagai penyimpangan, serta sepenuhnya berfungsi untuk melayani publik atau hajat hidup orang banyak,  (3) Trust atau kepercayaan, yakni berbagai kondisi mental dan segala hal yang membuat bangsa dan negara Indonesia dipercaya dan memperoleh kepercayaan, baik secara internal maupun eksternal, dan (4)  Karakter bangsa, sebagai prasyarat mentalitas dari seluruh warga negara untuk menampilkan diri sebagai bangsa yang memiki watak dan kepribadian yang kuat, yang ditandai oleh sifat-sifat relijius, moderat, cerdas, dan mandiri (lihat: PP Muhammadiyah, Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa, 2009).

 

           

Ranah Politik

          Politik secara klasik berkaitan dengan urusan negara atau pemerintahan. Politik dalam ranah yang konkret selalu dikaitkan dengan kekuasaan, termasuk di dalamnya pengaruh dan kekuatan. Politik berkaitan dengan beragam kegiatan manusia dalam sistem politik. Politik sering dikaitkan dengan kepentingan atau seni memperjuangkan kepentingan. Politik juga  menyangkut nilai, yakni alokasi nilai yang dipandang berharga untuk diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat, yang nilai itu sering direduksi menjadi nilai kekuasaan dan kepentingan.  Politik tidak pernah lepas dari denyut nadi masyarakat sebagai makhluk politik.

          Politik itu penting dan strategis karena menyangkut urusan negara atau pemerintahan dalam arti luas. Namun politik dalam konteks negara atau pemerintahan itu tidaklah sekadar urusan perjuangan kekuasaan (power struggle) semata sebagaimana yang tumbuh kuat dalam alam pikiran sebagian masyarakat. Perrjuangan kekuasaan tersebut yakni menyangkut perjuangan who gets what, when and how  (siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana caranya) seperti pandangan Harold Lasswell. Dalam pandangan Lasswellian politik terfokus pada bagaimana memperjuangkan kursi kekuasaan yakni memperoleh, memupuk, dan melanggengkan kekuasaan dalam pemerintahan. Politik yang demikian sering disebut dengan politik-praktis atau real politics, yang lazimnya menjadi fungsi atau peran utama partai politik.

          Padahal dalam arti atau cakupan yang luas politik itu selain berurusan dengan perjuangan kekuasaan, tidak kalah pentingnya menyangkut pengoperasian negara, yaitu bagaimana negara atau pemerintahan  itu diurus atau dikelola dengan benar (how to manage state). Politik juga menyangkut penentuan kebijakan umum (public policy), yakni menentukan keputusan-keputusan praktis dan strategis untuk kepentingan hajat hidup rakyat. Politik dikaitkan pula dengan urusan kepentingan umum (public interst), yakni bagaimana hajat hidup orang banyak tertutama warganegara diperjuangkan. Politik terkait pula dengan urusan kebaikan atau kebajikan umum (public goods), yakni tegaknya hal-hal yang baik bagi kepentingan orang banyak seperti tegaknya keadilan, kebenaran, moral, dan hal-hal yang positif secara objektif dan dibutuhkan masyarakat luas. Dengan cakupan politik yang demikian maka politik sebenarnya tidak terbatas pada perjuangan kekuasaan belaka, juga tidaklah kotor, sebagaimana menjadi bias atau stigma tentang politik. Namun dalam praktiknya memang sering dijumpai politik dalam makna kekuasaan dan kotor itu, yang melahirkan adagium the end justifies the means, tujuan menghalalkan cara. Hal itu terjadi karena politik dicandra dalam proses dan kepentingan yang serba pragmatis dan menjurus menjadi pragmatisme, sehingga nilai-nilai politik yang ideal dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan kegunaan yang beraroma perjuangan kekuasaan belaka.

          Dalam politik juga tidak boleh dilupakan faktor orang atau manusianya. Faktor aktor atau pelaku yang bertindak menentukan apakah politik itu menjadi serba pragmatis atau tidak. Politik itu pada dasarnya baik sebagaimana aspek kehidupan lainnya, tetapi politik menjadi kotor karena dikotori oleh pelakunya, di mana hukum seperti ini berlaku untuk ranah kehidupan lain termasuk agama. Politik dalam tradisi Islam itu “sawasa al-amr”, mengurus urusan dengan sebaik-baiknya. Menurut Ibn ‘Aqil, as-siasatu ma kana fa’ala yakunu minhu al-nasu aqrabu ila al-shalah wa ab’adu ‘an al-fasad, wa an lam yakun yasyra’ahu al-Rasulu wa la nazala bihi wahyu (Politik itu adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, kendati Rasulullah  tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak mewahyukannya). Muhammadiyah memandang politik sebagai alat perjuangan Islam melalui kekuasaan negara, yang termasuk dalam wilayah al-umur al-dunyawiyyat. Karena itu perjuangan politik harus ditempuh oleh para kader politik Muhammadiyah dengan segenap kemampuan dan komitmen yang tinggi.

          Politik juga menjadi serba pragmatis dalam cakupan semata perjuangan kekuasaan yang naif ketika sistem politik di suatu negara belum mapan dan kondisi kehidupan bangsa dan negara sarat dengan masalah-masalah struktural. Dalam sistem politik yang masih tradisional, transisi, dan rentan tumbuh pragmatisme politik yang meluas tanpa proses kendali yang objektif dari sistem dan warga negara. Semakin demokratis suatu negara yang ditopang oleh sistem hukum yang baik dan kemakmuran rakyat yang tinggi maka politik menjadi lebih positif dan kondusif sebagaimana fungsinya yang luas. Dalam masyarakat atau negara yang masih rapuh atau lembek (soft state), politik pun sebagaimana hukum dan lain-lain ikut menjadi lembek dan rimba. Politik sekadar menjadi alat perjuangan kekuasaan dan para aktor yang berkuasa menjadi ajimumpung dengan kekuasaannya, sehingga lahirlah praktik kesewenang-wenangan atau penyelewengan kekuasaan sebagaimana teori Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power tends absolutely (kekuasaan itu cenderung sewenang-wenang atau menyimpang, dan kekuasaan yang abolut cenderung menjadi sewenang-wenang atau menyimpang secara absolut pula). Inilah hukum rimba atau primitif politik dalam praktik maupun alam pikiran, yang membuat Muhammad Abduh bersumpah: aku berlindung kepada Allah dari politik dan apa-apa yang terkait dengannya.

          Namun politik memang penting dan strategis, kerana itu tidak dapat dinegasikan apalagi dibuang jauh-jauh dari kehidupan. Kini yang diperlukan ialah bagaimana menegakkan politik yang sehat dan para pelaku politik yang sama sehatnya, sehingga politik menjadi alat strategis untuk sebesar-besarnya kemaslahatan hidup umat manusia.  Dalam kaitan inilah Muhammadiyah mencoba memilah atau melakukan pembagian kerja antara ranah politik kekuasaan yang menjadi fungsi-tugas kekuatan-kekuatan politik yakni partai politik dan politik kemasyarakatan atau kebangsaan yang menjadi fungsi-tugas kelompok-kelompok kepentingan (interst groups).

          Dalam kaitan inilah sejak awal Muhammadiyah lebih memilih perjuangan membangun bangsa dan negara melalui jalur gerakan kemasyarakatan non-politik-praktis atau di luar perjuangan partai politik. Pilihan politik yang demikian bukan karena Muhammadiyah alergi atau anti-politik dan bukan pula karena kekalahan di ranah politik, tetapi sejak awal memang Muhammadiyah diproyeksikan untuk menjadi gerakan Islam yang berjuang di lapangan dakwah dan tajdid kamasyarakatan serta tidak menjadi gerakan atau kekuatan politik sebagaimana lembaga partai politik. Dalam banyak pandangan tumbuh keyakinan, bahwa politik terlalu penting hanya menjadi urusan perebutan kekuasaan dan diserahkan kepada partai politik serta politisi semata. Kekuatan-kekuatan civil-society dengan peran politik kebangsaannya tidak kalah pentingnya untuk membangun bangsa dan negara mencapai tujuannya.

          Namun perlu diingat betapapun kekuatan cicil-society berperan sebagaimana mestinya dalam membangun bangsa dan negara, pada saat yang sama semestinya partai politik pun berfungsi signifikan dalam membangun bangsa dan negara di jalurnya. Beban bangsa Indonesia sebenarnya dapat lebih ringan manakala partai-partai politik memainkan peranan sebagaimana mestinya, yang keseluruhan orientasinya untuk membangun bangsa dan negara sesuai cita-cita nasional. Partai politik tidak sekadar melakukan perjuangan meraih, menduduki, dan mempertahankan kekuasaan di pemerintahan meskipun hal itu memang pekerjaan utama partai politik secara legal. Partai politik juga dituntut melakukan pendidikan politik dan mengoperasikan fungsi-fungsi politik negara yaitu mengelola pemerinatahan dengan benar, merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan publik,  menegakkan kebajikan-kebajikan politik, yang semuanya dihajatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan negara. Partai politik juga perlu menjunjung tinggi fatsoen atau tatakrama dan moral politik, sehingga dalam memperjuangkan kekuasaan tidak terjebak pada penghalalal segala cara demi mencapai tujuan. Apa yang disaksikan di negeri ini partai politik cenderung makin terjebak pada pragmatisme politik, sehingga fungsi-fungsi politik yang utama seolah terabaikan dan terkalahkan oleh hasrat kekuasaan meraih, menduduki, dan mempertahankan kekuasaan.

          Partai politik sebagaimana berlaku dalam sistem politik modern juga diharapkan profesional, yakni  terfokus pada perjuangan politik sesuai fungsi-fungsi partai politik modern. Memang pasca reformasi terdapat ruang untuk tumbuh dan berkembangnya partai politik ideologis termasuk yang berbasis keagamaan, tetapi semestinya tidak bersifat ganda yang menghimpitkan fungsi partai politik dan organisasi keagamaan atau keormasan, sehingga menjadi tumpang-tindih dan membuka peluang konflik kepentingan dan konflik horizontal dengan kekuatan-kekuatan masyarakat. Sekilas secara dalam pandangan ideologis tertentu penghimpitan parpol dan ormas dalam satu tubuh seolah ideal, terutama dari sudut pandang politik keagamaan atau ideologi keagamaan yang monolitik. Tetapi dalam jangka panjang selain menimbulkan konflik dan benturan kepentingan yang tajam di masyarakat, pada saat yang sama beban politik dan ideologis pun menjadi semakin berat atau kental sehingga dapat memberi peluang untuk pragmatisme politik yang kian kuat dan sarat ambisi berlebihan, yang pada akhirnya akan menjadikan politik menjadi serba absolut sekaligus menghalalkan segala cara karena harus “mengejar setoran”  melampaui takaran untuk kepentingan politik-kekuasaan di ranah negara atau pemerintahan sekaligus kesuksesan gerakan kemasyarakatan-keagamaan di ranah masyarakat. Pembagian kerja antara partai politik dan organisasi kemasyarakatan secara tegas jauh lebih realistik, produktif, dan mencegah konflik yang keras, yang sebenarnya kurang begitu cocok bagi budaya politik Indonesia maupun kultur dan sistem politik modern.

 

Khittah Politik

          Khittah Muhammadiyah sering dianggap oleh sebagian kalangan sebagai “biang” alergi dan anti-polit